nusakini.com - Kejahatan di dunia siber setiap tahunnya semakin meningkat dan perkembangan teknologi juga semakin cepat. "Pemerintah harus bekerja keras terhadap penanganan ancaman keamanan informasi dan berupaya untuk meningkatkan proteksi akan kejahatan siber di semua sektor terutama pada sektor strategis," jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan dalam Seminar The 4th Security Emergency Response (SER) Awareness and Technical di Jakarta, Rabu (07/12/2016).

Dirjen Aplikasi Informatika mengucapkan terima kasih kepada Korea International Cooperation Agency (KOICA) atas kerjasama dan bantuannya dengan Kementerian Kominfo dalam menyelenggarakan acara ini. 

• Gegara Peretasan PDN Dirjen Aptika Nyatakan Mundur
• Imbas Peretasan PDN Menkominfo Didesak Mundur, Ini Tanggapan Budi Arie
• Motif Serangan Hacker ke Pusat Data Nasional, Minta Tebusan Rp 131 Miliar
• Otak Jaringan Penyebar Malware Paling Berbahaya di Dunia Ditangkap, Kelola 19 Juta Komputer
• Aplikasi M-Banking Jadi Sasaran Kejahatan Siber, Bisa Sedot Rekening Hingga Ludes

Melalui penyelenggaraan Seminar The 4th Security Emergency Response (SER) Awareness and Technical, Kementerian Kominfo menekankan arto penting Security Operation Center (SOC). "Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran instansi pemerintah terkait pentingnya pembentukan Computer Security Incident Response Team pada masing-masing organisasi atau badan usaha," jelas Semuel.

Selain itu, penyelenggaraan kegiatan itu diharapkan dapat mendorong lembaga pemerintah memiliki Security Operation Center (SOC) agar dapat memonitoring insiden dan mengetahui adanya informasi insiden (alarm) supaya bisa cepat diselsaikan dan tidak membuat insiden semakin meluas. 

Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Teguh Afriadi memaparkan laporan penanganan kasus pencemaran nama baik maupun penghinaan melalui media elektronik dan media sosial meningkat selama tahun 2016 ini. "Para pengguna dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum, sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Teguh. (p/mk)